Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR yang sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Aryoso menilai cukup rasional jika KPK khawatir akan dana bantuan sosial (bansos) yang kurang transparan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pencairan dana sosial di 14 Kementerian menjelang pemilu, termasuk di Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Sumarjati kepada Parle, Kamis (3/4)

“Cukup rasional kekhawatiran KPK tersebut karena meningkatnya pencarian dana bantuan sosial di Kementerian-kementerian. Kami hanya bisa berharap agar jangan sampai dana bansos itu digunakan untuk pencalegan atau pencapresan. Karena pada dasarnya bansos itu memang untuk rakyat tanpa ada embel-embel partai tertentu di dalamnya,”ungkap Sumarjati.

Khusus untuk di Kementerian Agama yang notabene menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI, Sumarjati malah mempertanyakan bantuan sosial yang sudah dicairkannya. Mengingat sampai hari ini masih banyak masyarakat atau siswa yang belum menerima BSM (Bantuan siswa miskin). Bahkan tunjangan guru di bawah Kementerian agama pun belum juga dibayarkan. Padahal sejak 2013 Dirjen Pendidikan Islam Kemenag berjanji kepada DPR akan menyelesaikan hal itu dan membayar tunjangan guru. Namun hingga saat ini menurut Sumarjati hal tersebut belum juga dilakukannya.

“Saya sampai malu lho kalau ketemu masyarakat di daerah-daerah, karena sesuai janji Dirjen Pendis akan membayar tunjangan guru di bawah Kemenag, juga menyalurkan BSM ke masyarakat miskin, namun pada kenyataanya sampai sekarang belum juga dilakukan. Kalau sudah begini, masyarakat yang menagih janji pemerintah tersebut kepada kami,”ujar politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Oleh karena itu seusai masa reses DPR,Komisi VIII akan langsung memanggil Dirjen Pendis Kementerian Agama untuk menjelaskan hal tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga akan disampaikan kepada Menteri Agama. (Ayu), foto : andri/parle/hr.